• Minggu, 2 Oktober 2022

Heran, Diumumkan Presiden Jokowi Saat Pidato Kenegaraan, Tapi Keppres 17 Tahun 2022 Diteken 10 Hari Kemudian

- Kamis, 22 September 2022 | 08:05 WIB
Pada Selasa (16/08), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR. (Kemenkeu.go.id)
Pada Selasa (16/08), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna DPR. (Kemenkeu.go.id)

Nusantara62Setara Institute menilai ada ketidakjujuran dalam penerbitan Keppres 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, ada ketidakjujuran dalam penerbitan Keppres 17 Tahun 2022 itu.

Hendardi mengisahkan, sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Keppres tersebut telah ditandatangani pada 16 Agustus 2022 dan umumkan saat Pidato Kenegaraan.

Baca Juga: Fans Cemas Penampilan Liverpool Naik Turun, Peforma Virgil Van Dijk Dikritik

“Tetapi faktanya, Keppres tersebut baru ditandatangani tanggal 26 Agustus 2022. Sekalipun ini merupakan ketidakjujuran teknis, tetapi jelas menggambarkan bahwa kehendak pemutihan pelaku pelanggaran HAM ini bukan sepenuhnya datang dari diri Jokowi tetapi dari orang-orang di sekeliling Jokowi yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM masa lalu,” tutur Hendardi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nusantara62, 21 September 2022.

Menurut Hendardi, kebijakan kontroversial dan tidak berkeadilan ini hanya bisa dimungkinkan terbit saat seorang Presiden tidak memiliki kecukupan kapasitas dan tidak memiliki pemahaman utuh atas persoalan kemanusiaan.

“Juga pada saat seorang Presiden tersandera oleh banyak variabel kepentingaan; termasuk sikap obsesif menjabat tiga periode atau memperpanjang masa jabatannya,” kata Hendardi.    

Baca Juga: Polri Buru Sosok Bjorka, Buka Opsi Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri

Ia menambahkan, penegasan bahwa cakupan peristiwa yang akan diselesaikan secara nonyudisial ini berdasarkan data dan rekomendasi Komnas HAM hingga tahun 2020 menunjukkan ketidakpatuhan Presiden Jokowi pada mandat UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM yang memerintahkan bahwa peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU tersebut diundangkan harus diselesaikan melalui pengadilan HAM permanen.

Halaman:

Editor: Y Fernando Hamonangan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, 127 Tewas

Minggu, 2 Oktober 2022 | 06:25 WIB

Gempa Tarutung, BMKG: Ada 68 Gempa Susulan

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 14:33 WIB

Layanan SIM Keliling Jakarta, Sabtu 1 Oktober 2022

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 05:55 WIB

Layanan SIM Keliling Depok, Sabtu 1 Oktober 2022

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 05:39 WIB
X